IMPLEMENTASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BANDUNG
Abstrak
In practice, the government has enacted a law on the non-tax revenues, such as Law No. 20 of 1997 regarding Non-Tax Revenues, as an umbrella in the collection, storage, administration and accountability of non-tax revenues by the state ministries. This study aims to investigate the implementation of State Revenue in the Education and Training Ministry Regional Bandung. The results showed Implementation of State Revenue in the Education and Training Ministry of Interior Regional City still face problems and challenges, such as levies without a legal basis, late / not paid to the State Treasury, the direct use of non-tax and non-tax revenues are managed outside mechanism State budget.
Keywords:Â Constitution, Non-Tax Revenues, EducationReferensi
Atmodiwirio, Soebagio. 2005. Manajemen Pelatihan, Jakarta: Ardadizya Jaya
Bastian Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Yogyakarta: BPFE UGM
Bungin, Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Dunn, Wiliam. N. 2000, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Edwards III. George C, 1998. Implementing Public Policy (Implementasi Kebijakan Publik). Terjemahan Santoso. Jakarta: Gramedia.
Gomes, F. C. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi Offset.
Harits, Benyamin. 2002. Paradigma Baru Dimensi-Dimensi Prima AdministratorPublik. Bandung: Lemlit UNPAS Press.
Mangkunegara, Anwar. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan ke Dua, Bandung: emaja Rosda Karya.
Marwansyah dan Mukaram. 2000.Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung, Pusat Penerbit Administrasi Niaga.
Miles, M.B., dan Huberman. M. 2002. Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber-Sumber Baru Universitas Indonesia. Jakarta
Nasir, M. 2003, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Nugroho, Riant, Dwidjowijoto. 2008. Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, Jakarta: Elex Media-Gramedia
Simamora, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ketiga Yogykarta.
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakaan Negara, Jakarta: Sinar Grafika
Sugiyono. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta.
__________. 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung, Alfabeta.
Suwitri. 2008. Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Presindo
Ulum, Ihyaul. 2004. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: UMM PRESS
Wahab, Solichin.Abdul. 2004. Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta : Intermedia.
Yin, Robert K. 2002. Case Sudy Research: Design and Methods (Third Edition). Sage Publication, Inc.
Yuwono, 2002, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini, Jakarta: Ghalia Indonesia
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Penerimaan Keuangan Pusat dan Daerah
Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Keputusan Menteri Dalam Nageri dan Otonomi Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang pelimpahan Pengawasan Fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Gubernur.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tanggal 17 Februari 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
tanggal 22 Mei 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Bandung
Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Buku I, Pengelolaan PNBP pada Satker Kementerian Negara/ Lembaga Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran Buku II, Topik-topik Khusus Pengelolaan PNBP. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran Bahan Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2012
Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP Bab I Pasal1 angka 1
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 1.
Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP
